Paula Theresa Putri Menyuarakan Hak Anak Kabupaten Sikka, NTT

Paula Theresa Putri Menyuarakan Hak Anak Kabupaten Sikka, NTT

Mendapat kesempatan menjadi Asisten Deputi Kesetaraan Gender dan Pendidikan Kementerian PPPA membuat pengetahuan Paula Theresa Putri Jeremi Silewe bertambah. Terutama terkait pencegahan perkawinan usia anak yang masih banyak terjadi di daerah asalnya.

 

Sulung dari tiga bersaudara ini berasal dari Kecamatan Alok Timur, Kota Maumere, Kabupaten Sikka NTT. Paula Theresa mengungkapkan, ada 80 juta anak di Indonesia dan belum semua haknya terpenuhi, khususnya anak perempuan membuatnya tertarik mengikuti ajang ini.

”Aku ikut ajang ini supaya menyuarakan hak-hak mereka, khususnya di Kabupaten Sikka, NTT agar bisa terpenuhi semua hak anak di sana,” jelas siswi kelas 1 SMA Katolik Frateran Maumere, NTT ini.

Sebenarnya sudah ada Forum Anak Sikka. Paula sendiri sebagai salah satu pengurusnya. Tapi forum ini masih fokus di wilayah perkotaan saja, sedangkan di pelosok desa belum maksimal, terutama terkait isu perkawinan usia anak dan kekerasan pada anak.

”Di Kabupaten Sikka ada yang sudah menikah di usia anak, misalnya usia 15 tahun. Bahkan baru-baru ini ada anak usia tiga tahun mengalami kejahatan seksual,” ungkap Paula.

Angka pelecehan seksual di desa-desa Kabupaten Sikka pun tergolong tinggi. Untuk itu ada sebuah wadah di Kabupaten Sikka bernama Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores yang menampung korban dan mengawal kasusnya hingga pelaku mendapat hukuman.

Sebelum mengikuti acara ini, tahun lalu Paula pernah ikut acara Sehari Jadi Gubernur NTT dan Sehari Jadi Bupati di Kabupaten Sikka. Dari mengikuti acara Sehari Jadi Menteri, Paula mendapat banyak pengetahuan dan data yang lebih luas karena cakupan acara ini nasional.

”Jadi bisa mencontoh dari teman-teman di daerah lain cara untuk meminimalisir angka perkawinan usia anak. Misalnya tadi ada teman dari Kalimantan yang mengusulkan layanan Konsera atau Konseling Ramah Anak. Pulang dari sini mungkin aku akan membuat Rumah Konsera di daerahku,” urainya.

Dari mengikuti acara ini juga Paula terinispirasi ingin membuat festival budaya. ”Isinya pertunjukan budaya tapi menceritakan perkawinan usia anak, tentang dampaknya kalau melakukan perkawinan usia anak,” terangnya.

Tinggal jauh dari ibu kota negara membuat Paula paham kondisi di tanah kelahirannya yang jauh dari berbagai akses dan kemudahan pelayanan kesehatan. Karenanya, ia bercita-cita menjadi dokter spesialis kandungan.

”Di kabupatenku dokter spesialis yang asalnya dari kabupaten itu kurang. Aku mau bantu masyarakat yang keadaan ekonominya minim dan membantu semua orang khususnya di Sikka agar kesehatan mereka lebih baik lagi,” tutupnya.

Rekomendasi untuk Kementerian PPPA

Dari acara Sehari Jadi Menteri, para anak muda yang menjadi peserta menghasilkan 9 rekomendasi untuk KPPPA. Semuanya mereka rangkum berdasarkan rapat yang mereka laksanakan pagi itu.

Para peserta mendorong presiden menindaklanjuti peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pencegahan perkawinan usia anak dan membuat peraturan menteri (permen) serta merekomendasikan kepada setiap daerah membuat perda, pergub, perwali dan perdes tentang pendewasaan usia perkawinan. Hal ini didukung dengan gerakan 10 ribu hashtag dan 5 ribu surat yang dilakukan masyarakat.

Ketegasan hukum juga menjadi hal yang mereka rekomendasikan saat menangani kasus kekerasan seksual dengan mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk disahkan.

Untuk menghindari bully yang disebabkan kesadaran rendah mengenai menstruasi dan nutrisi untuk ibu hamil guna menanggulangi kematian kepada ibu dan anak yang terdampak perkawinan usia anak, mereka minta semua lapisan masyarakat dilibatkan.

Selanjutnya, membuat program TvMas (tim evaluasi masyarakat) sebagai wadah independen membantu pemerintah untuk mengevaluasi perda, perbup atau perdes pencegahan perkawinan usia anak, kabupaten dan kota layak anak (KLA), pelayanan kesehatan serta akta kelahiran.

Agar perempuan dapat menjadi kepala daerah, anggota parlemen dan menteri, mereka mendukung parlemen muda dan pelatihan kepemimpinan untuk perempuan sejak dini. Sedangkan untuk korban perkawinan usia anak agar diberi kesempatan berkembang, berpendapat dan memutuskan dengan cara membuat program yang mendorong korban kembali bersekolah.

Pemerataan dan penguatan Puspaga (pusat pembelajaran keluarga) dan Patbm (perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) juga menjadi daftar rekomendasi untuk mencegah perkawinan usia anak dengan program serak atau sekolah keterampilan untuk anak yang terpinggirkan. Program new (no exploitation to women) sebagai gerakan tidak mengeksploitasi perempuan dan anak perempuan dan mengombinasikan kegiatan seni dengan edukasi dalam pemberian informasi mengenai perkawinan usia anak.

Terakhir, bekerja sama dengan tokoh keagamaan dan adat dalam menyosialisasikan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan pencegahan perkawinan usia anak di komunitas dan sekolah. Bekerja sama dengan anak yang memiliki bakat teater, puisi, musik, komik cerpen dan lain-lain.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPA Lenny N. Rosalin pun mengungkapkan rasa bangganya kepada 21 anak muda yang hari itu menjalankan tugasnya di Kementerian PPPA. ”Kami bangga dengan mereka dan minta mereka terus semangat karena mereka jadi pelopor isu pencegahan perkawinan usia anak. Ini perlu dilakukan terus di masa mendatang. Semoga hasil rekomendasi mereka bisa direalisasikan,” katanya. *

Teks: Arimbi Tyastuti   I   Foto: Istimewa

PPPA, Menteri, Wanita Indonesia, Hari Anak Perempuan Internasional

Artikel Terkait

Comments