Halal Living: Dari Makanan Hingga Alat Masak

Halal Living:  Dari Makanan Hingga Alat Masak

Belakangan ini bertambah banyak produsen produk pangan, obat-obatan dan kosmetik yang berbondong-bondong mengajukan sertifikasi halal. Tak hanya itu, produsen produk pendukung selain ketiga produk tersebut juga sudah mulai memberi label halal pada kulkas, wajan, detergen dan sebagainya yang menambah deretan produk untuk menerapkan gaya hidup halal.

Menurut data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) saat ini ada 229.215 produk yang sertifikat halalnya masih berlaku, 111.060 produk bukan makanan dan 10.004 produk dari luar negeri yang sertifikatnya juga masih berlaku.

Namun, sekarang beberapa produk pendukung juga sudah mulai menyantumkan label halal. Bertambahnya berbagai jenis produk halal ini dijelaskan Wakil Direktur LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si, awalnya yang disertifikasi kehalalannyaadalah pangan, obat dan kosmetik.Masyarakat mulanya lebih fokus ke pangan karena kesadaran harus mengonsumsi yang halal. Setelah itu, berkembang ke kosmetik dan obat-obatan.

“Dengan sosialisasi dan edukasi, masyarakat menyadari untuk menggunakan produk halal karena kalau mengandung najis, salatnya bisa tidak sah dan itu mendorong perusahaan untuk menyertifikasi produknya.Lalu berlanjut ke produk pendukungnya, jadi ada sabun cuci piring, sabun cuci baju, ada juga produk lain seperti alat masak yang memiliki sertifikasi serta label halal karena ada kontak dengan makanan, jadi makin meluas,” papar Muti.

Kemudian, lanjut Muti, berkembang ke obat-obatan yang belum lama ini didaftarkan agar mendapat sertifikasi halal.

“Masih sedikit, tapi sudah mulai sertifikasi,” imbuhnya.

Sedangkan penyematan sertifikasi halal pada kosmetik dikatakan Muti sangat pesat. Jika dulu masih bisa dihitung dengan jari,sekarang bukan hanya merek ternama atau perusahaan nasional yang menjamin kehalalan produknya, tapi perusahaan-perusahaan kecil juga ikut menyertifikasi kehalalan produknya.

“Jika dihitung sejak 2017, perusahaan kosmetik yang produknya mendapat sertifikasi halal peningkatannya sampai 100 persen. Jadi, buat muslimah Indonesia tidak ada alasan tidak pilih produk halal,” kata Muti.

Muti menjelaskan, sertifikasi halal diberikan pada kosmetik dilihat dari kandungan yang terdapat di dalamnya. Misalnya yang cukup populer kandungan kolagen pada kosmetik yang biasanya digunakan agar kulit tidak keriput. Sedangkan  kolagen merupakan produk turunan dari hewan.

“Hewannya bisa halal atau haram. Kalau hewannya halal tapi penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam, bisa jadi najis jika ada dalam kosmetik yang kita pakai,” Muti mencontohkan.

Perkembangan produk halal meluas dan makin dipercepat dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal Nomor (JPH). Saat ini, lanjut Muti, implementasi undang-undang tersebut masih sukarela atau tidak wajib.

“Sekarang sifatnya masih voluntary, tapi bukan berarti yang tidak disertifikasi itu tidak halal. Ketika implementasi sertifikasi yang tadinya bersifat sukarela jadi wajib, maka semua produk harus mendapat sertifkasi halal, termasuk barang gunaan,” paparnya.

Maraknya sertifikasi halal dalam berbagai kebutuhan sehari-hari menurut Muti tak lepas dari meningkatnya kesadaran dari konsumen dan produsen. Tak heran, berbagai produk di luar pangan, obat-obatan dan kosmetik, kini berlabel halal.

“Itu dorongan dari konsumen juga yang semakin sadar untuk menggunakan produk halal dan jadimendorong produsen untuk membuat produk halal,” tuturnya.

Tantangan di UMKM

Dari sisi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disampaikan Muti, masih sedikit yang mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi halal. Biaya dan sumber daya manusia biasanya yang menjadi kendala mereka.

“Jadi harus ada effort lebih untuk UMKM, tapi kamiberusaha beri penyuluhan yang bisa memudahkan mereka. Ini tantangan besar bagi kami dan perlu gerakan yang terintegrasi,” jelasnya.

Dengan sertifikasi halal yang ada di hulu, dalam hal ini industri-industri besar yang memproduksi bahan baku, diharapkan bisa menjadi salah satu solusi menghadapi tantangan tersebut.

“Misalnya mau sertifikasi halal dari penjual pisang goreng, bahan-bahannya ada tepung terigu, bumbu-bumbu, minyak goreng dan sebagainya. Semua itu kan harus dipastikan kehalalannya. Kalau dari hulunya sudah ada sertifikasi halal, bisa lebih memudahkan ke hilirnya. Tinggal arahkan pelaku UMKM agar konsisten dan kebersihan lingkungan sanitasinya harus terpenuhi,” urai Muti. (AR)

---
Foto: Zulham dan Dok. Pribadi

 

halal living, ramadan

Artikel Terkait

Comments